NARASI SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai strategi yang menyasar akar permasalahan. Selain meningkatkan layanan kesehatan dan pemenuhan gizi anak, pemerintah kini memperkuat intervensi dari hulu melalui pengendalian kelahiran dan pengaturan jarak kehamilan bagi keluarga berisiko stunting.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pelayanan Keluarga Berencana (KB) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) jenis implant yang digelar di Desa Pulosari, Kecamatan Kalapanunggal, dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026, Rabu (10/6/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi tersebut menyasar pasangan usia subur serta keluarga yang masuk kategori berisiko stunting sebagai bagian dari strategi pembangunan keluarga berkualitas.
Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi DPPKB Kabupaten Sukabumi, Feri Budiman, menjelaskan bahwa program keluarga berencana memiliki peran penting dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Menurutnya, pengaturan jumlah anak dan jarak kelahiran menjadi faktor yang sangat menentukan dalam memastikan setiap anak mendapatkan perhatian, pemenuhan gizi, serta layanan kesehatan yang optimal sejak masa kehamilan hingga tumbuh kembangnya.
“Program KB bukan hanya berkaitan dengan pengendalian pertumbuhan penduduk, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun keluarga berkualitas. Melalui pengaturan kehamilan yang terencana, risiko stunting dapat ditekan sejak awal,” ujar Feri.
Dalam kegiatan tersebut, pelayanan didominasi pemasangan kontrasepsi implant yang merupakan salah satu metode kontrasepsi jangka panjang dengan tingkat efektivitas tinggi dan aman digunakan. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan akses layanan kontrasepsi pil dan suntik sesuai kebutuhan.
Sebanyak 50 akseptor menjadi sasaran pelayanan dengan prioritas pasangan usia subur yang tergolong keluarga berisiko stunting. Kelompok tersebut dinilai memerlukan pendampingan lebih intensif agar mampu merencanakan kehamilan secara matang dan sehat.
Feri menuturkan bahwa pendekatan berbasis keluarga menjadi salah satu kunci utama dalam menyelesaikan persoalan stunting. Pasalnya, berbagai faktor risiko stunting berawal dari kondisi keluarga, mulai dari kesiapan menikah, perencanaan kehamilan, hingga pola pengasuhan anak.
“Ketika keluarga mampu merencanakan kehamilan dengan baik, maka peluang lahirnya generasi yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting akan semakin besar. Karena itu, program KB harus dipahami sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, DPPKB Kabupaten Sukabumi menggandeng PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang Unit PLTP Gunung Salak sebagai mitra yang turut mendukung perluasan akses layanan kepada masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha tersebut menjadi contoh nyata pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam percepatan penurunan stunting.
Selain mendorong penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang, pemerintah juga terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga. Langkah tersebut diharapkan mampu membantu keluarga lebih siap secara ekonomi, kesehatan, maupun psikologis dalam membesarkan anak.
Feri menegaskan bahwa upaya menekan angka stunting harus dimulai sejak tahap perencanaan keluarga. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh intervensi terhadap anak yang telah lahir, tetapi juga oleh kesiapan keluarga dalam merencanakan kehamilan yang sehat dan berkualitas.
“Semakin banyak keluarga yang memahami pentingnya perencanaan kehamilan dan memanfaatkan layanan KB, maka semakin besar pula peluang kita menciptakan generasi yang sehat dan terbebas dari stunting di masa depan,” pungkasnya.***
